03 Nov 2015

KPU-BANDUNGKAB.GO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung akan menguatkan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung [ ... ]

Selengkapnya
03 Nov 2015

 

KPU-BANDUNGKAB.GO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menggandeng tiga stasiun televisi dan radio di Indonesia untuk [ ... ]

Selengkapnya
30 Oct 2015

KPU-BANDUNGKAB.GO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menggelar rapat Koordinasi Terkait Kampanye Debat Publik Pasangan [ ... ]

Selengkapnya
28 Oct 2015

KPU-BANDUNGKAB.GO.ID – Inalillahi Wainailaihi Rajiun, berita duka datang dari Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. [ ... ]

Selengkapnya
Lainnya

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

IMG 1100

 

KPU-BANDUNGKAB.GO.ID -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menggelar rapat koordinasi dengan Ketua PPK dan Divisi Pencalonan se-Kabupaten Bandung, Selasa (11/8).

Bertempat di aula KPU Kabupaten Bandung, rapat tersebut dihadiri oleh 31 Ketua PPK berikut anggota PPK yang membidangi divisi pencalonan serta disaksikan oleh Polres Bandung dan Panwaskab.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bandung, Atip Tartiana mengungkapkan rapat koordinasi ini diadakan untuk menyamakan persepsi di antara semua penyelenggara terkait hal teknis yang harus ditempuh pada saat verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan Sabdaguna.

Pada saat rapat, dokumen dukungan lama Sabdaguna diturunkan kembali ke PPS melalui PPK. “Hal ini penting untuk mengkroscek data pendukung yang sudah memenuhi syarat sejak awal tidak digunakan lagi sebagai data dukungan perbaikan,” kata Atip.

Jika ditemukan data pendukung berkategori tersebut, Atip melanjutkan, maka saat vermin tersebut akan langsung di TMS kan dan diposting ke form BA 3. 1-KWK perseorangan tabel 1 dengan menambahkan kalimat. “Pendukung sudah memenuhi syarat pada tahap verifikasi pertama sebelum masa perbaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Bandung, Yudaningsih , menegaskan bahwa para penyelenggara harus senantiasa patuh pada regulasi atau bekerja sesuai Peraturan KPU Tahapan, seperti penyampaian dokumen ke PPS mulai tanggal 10-11 Agustus, Vermin Verfak 12-16 Agustus, dan Rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten 20-21 Agustus.

Lebih lanjut Yuda mengungkapkan, proses Vermin dan Verfak ditempuh sesuai prosedur yang diamanatkan pasal 65 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015. “Jangan langsung kolektif tapi tempuh dulu door to door, baru kolektif,” katanya.

Yuda pun menghimbau kepada petugas PPK dan PPS agar memaksimalkan waktu yang ada dan harus berkoordinasi secara intens dengan tim LO, Panwas, serta aparat setempat,” ungkapnya mengakhiri perbincangan. (MEDCEN/HUPMAS)