Oleh ATIP TARTIANA

 

“Independensi” merupakan satu frase yang paling seksi saat pembahasan perubahan Undang-Undang (UU) Penyelenggara Pemilu. Soal independensi mengemuka terutama saat pembahasan pasal persyaratan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga mengalami penundaan beberapa kali sebelum akhirnya disahkan DPR dalam Sidang Paripurna, Selasa (20/9) lalu. Dalam sidang paripurna tersebut, DPR menyepakati kemestian independensi KPU dan Bawaslu.

 

Tuntutan prinsip independensi bagi anggota KPU dan Bawaslu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru mengingat telah menjadi ketentuan konstitusi. Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945 menyebutnya dengan istilah “mandiri”. Lantas mengapa pemahaman mengenai independensi penyelenggara pemilu versi DPR yang masuk ke dalam UU Penyelenggara kemudian direspon negatif oleh berbagai komunitas peduli pemilu?

Frase “independen” boleh jadi sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari. Faktnya, berbagai kalangan suka menggunakannya untuk pelabelan sebuah komunitas atau organisasi masyarakat, bahkan parpol. Boleh jadi pula banyak orang memahami arti tekstual frase “independen”, antara lain “bebas”, “merdeka”, atau “berdiri sendiri’, jika meminjam pengertian Om “Wikipedia”.

Namun, dalam ranah kontekstual, kata “independen” rupanya sulit dipahami secara ajeg. Terlebih jika sudah masuk ke ranah politik, pengertian konsep “independen” bisa menjadi melebar, bias, dan bahkan mengandung jebakan. Tafsir “independen” akhirnya ditentukan oleh sekelompok atau seseorang yang memiliki otoritas politik. Akibatnya, pengertian “independen” tidak lagi steril dari kepentingan politik. Jargon “independensi” tidak hanya sumir, tapi juga menjadi sangat politis.

Berbagai pernyataan dan argumentasi para elite DPR yang menilai pentingnya independensi pada tubuh penyelenggara pemilu tentu perlu kita apresiasi secara positif. Namun sayangnya prinsip independensi penyelenggara pemilu tidak terjabarkan secara kongkrit dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru. Tafsir independensi penyelenggara pemilu hanya muncul dalam ketentuan bahwa calon anggota (harus) mengundurkan diri dari keanggotaan parpol, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu. Sejurus dengan itu, tiap calon (harus) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan (penyelenggara pemilu) apabila terpilih.

Dari beragam organisasi yang mengharuskan seorang pengurus atau kadernya keluar terlebih dahulu dari keanggotaanya jika akan menjadi penyelenggara pemilu, parpol merupakan organisasi yang paling disoroti. Maklum, parpol merupakan pemain atau peserta pemilu. Tentunya tidaklah lucu dan elok jika pemain ikut pula menjadi wasit sebuah turnamen atau perlombaan. Begitu pula tidaklah baik dan benar jika parpol menjadi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, keharusan seorang kader parpol keluar terlebih dahulu dari keanggotaannya jika akan mendaftar sebagai penyelenggara pemilu merupakan putusan tepat.

Masalahnya, dalam UU Penyelenggara Pemilu yang baru, tidak ada keharusan jeda waktu tertentu bagi anggota parpol keluar dari keanggotaannya saat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Ini tampaknya merupakan spirit baru independensi penyelenggara pemilu. Independensi seorang mantan kader parpol ketika akan mencalonkan diri menjadi penyelenggara pemilu hanya cukup dibuktikan dengan secarik kertas berupa “surat keterangan tidak lagi menjadianggota parpol” dari pengurus parpolnya, sekalipun hari dan tanggalnya bersamaan dengan saat pendaftaran penyelenggara pemilu. Pertanyaanya, apa jaminan seorang kader parpol yang baru keluar dari keanggotaannya bisa berdiri ajeg dan merdeka dari intervensi parpolnya seandainya terpilih menjadi penyelenggara pemilu. Ini pertanyaan yang tak mudah dijawab mengingat pembuktian sikap independen anggota penyelenggara pemilu sesungguhnya hanya dapat dilihat saat menjalankan tugasnya.

Independensi penyelenggara pemilu merupakan salah satu kunci pemilu berjalan demokratis. Untuk itu, berbagai pihak dituntut berpartisipasi aktif mengawal independensi penyelenggara pemilu. Persoalannya, tidak semua pihak memiliki otoritas penuh untuk menilai independensi seorang anggota KPU atau Bawaslu, termasuk memberikan sanksi kepada yang melanggar asas independensi. UU Penyelenggara Pemilu hasil revisi memberikan kewenangan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, bagaimana DKPP bisa menilai sikap dan perilaku penyelenggara pemilu secara objektif jika di dalamnya didominasi utusan masing-masing parpol yang ada di DPR.

UU Penyelenggara Pemilu yang baru memang mengundang kecurigaan kuatnya keinginan parpol untuk mengendalikan penyelenggara pemilu. Terlebih jika mengingat jauh-jauh hari beberapa elite DPR pernah menyuarakan kemestian masuknya unsur parpol ke dalam tubuh KPU. Potensi perselingkuhan politik dalam tubuh penyelenggara pemilu begitu besar, jika tidak ingin dikatakan sulit dibendung. Masuknya kader parpol ke dalam tubuh penyelenggara pemilu dikhawatirkan dapat menebarkan sikap saling berdusta dan menelikung satu sama lain, alih-alih saling mengawasi seperti diyakini para elite DPR. Ini merupakan ancaman laten yang bisa mengganggu tahapan pemilu serta merusak tatanan demokrasi.

Mengingat hal itu, parpol sesungguhnya akan lebih terhormat jika berkonsentrasi menjadi peserta pemilu yang baik ketimbang berupaya memasukkan kadernya ke dalam penyelenggara pemilu. Namun, jika kemudian ada mantan kader parpol menjadi anggota penyelenggara pemilu, semoga saja mereka bisa konsisten menjaga spirit independensinya. Semoga pula parpol-parpol yang ada di DPR bisa istiqomah tidak berupaya menggoda dan mengintervensi penyelenggara pemilu. Dengan cara demikian salah satunya, parpol bisa memulihkan wibawanya di mata rakyat.

Penulis, sekum Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI Orwil Jabar, dosen FISIP Unpas dan Unfari